UMP dan UMK 2014 Di Seluruh Indonesia

Demo Buruh Tuntut Upah

JAKARTA - Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia ditetapkan melalui sebuah proses yang panjang. Untuk tahun 2014 mendatang, upah minimum di setiap provinsi di Indonesia sebagian besar mengalami kenaikan. Dalam proses penetapan UMP, setidaknya ada tiga pihak yang terlibat, antara lain pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Proses penetapan UMP bisa cukup panjang agar tidak ada ketimpangan atau tumpang tindih dalam hasil atau keputusan yang disepakati. Secara garis besar, UMP merupakan upah terendah yang diberikan kepada pekerja yang masih lajang atau belum berkeluarga dengan pengalaman kerja yang masing kurang dari satu tahun. Besarnya atau jumlah UMP ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang dipandu oleh rekomendasi dari Dewan Pengupahan.

Upah Minimum dapat diartikan, dengan mengacu pada Peraturan Menteri sebelumnya no. 226/2000, sebagai upah yang ditetapkan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Setiap tahunnya, gubernur akan menetapkan upah minimum melalui Surat Keputusan Gubernur. Di Indonesia sendiri, ada beberapa upah minimum yang ditetapkan melalui Undang-Undang. Beberapa diantaranya adalah Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Sektoral Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kotamadya, dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kotamadya. Setiap wilayah di Indonesia memiliki hak untuk menetapkan kebijakan upah minimum mereka sendiri. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 89 UU 13/2003. Untuk beberapa kota besar di Indonesia seperti Medan, Jakarta, dan Surabaya, upah minimum juga dapat ditetapkan berdasarkan jenis pekerjannya.

UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) 2014 di berbagai wilayah di Indonesia sudah ditetapkan. Ada yang hanya mengalami kenaikan 9% seperti yang terjadi di Jakarta, ada pula yang hingga 45% seperti yang terjadi di Bengkulu. Namun, tidak semuanya demikian. Di Jawa Timur, Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) mengusulkan UMK sebesar 9-10%. Akan halnya di Bali, buruh menuntut UMP sebesar 2,1 juta.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan, UMK di Jateng pada 2014 mendatang, rata-rata mengalami kenaikan sebesar 16,6 %. Ada tiga pertimbangan dasar untuk penetapan UMK di Jawa Tengah, yang meliputi (1) usulan UMK bupati/walikota yang disepakati buruh dan pengusaha, (2) survey Kebutuhan Hidup Layak, dan (3) faktor regionalitas.

“Semua sudah sepakat dan kenaikan rata-rata 16,6 persen itu sudah fix. Saya segera menyiapkan Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan UMK tersebut,” cetus Ganjar seperti dikutip oleh Republika.

Menangapi kemungkinan terjadinya kecemburuan di beberapa wilayah, semisal yang berdekatan, karena UMK yang berbeda-beda, Ganjar telah meminta bupati dan walikota tidak menetapkan besaran UMK yang selisihnya terlalu jauh.

Di Jawa Timur, Apindo mengusulkan perubahan UMK hingga angka 1,9 – 2 juta rupiah. Artinya, jumlah tersebut naik sekitar 9 hingga 10 persen daripada tahun lalu. Angka tersebut, jauh dari keinginan buruh yang meminta UMK sebesar 3 juta rupiah.

“Usulan Apindo kenaikannya antara 9-10 persen. Atau, kenaikannya ada di sektor inflasi saja, tanpa pertumbuhan ekonomi. alau nilainya seperti tuntutan buruh maka perusahaan terancam gulung tikar atau bangkrut,” kata Soekarwo seperti dikutip Antara.

Ketidakpuasan buruh juga terlihat di Bali. UMP 2014 yang dalam rancangan hanya Rp 1.321.000 ditolak oleh Komite Regional FSPMB (Federasi Serikat Pekerja Mandiri Bali). Mereka meminta agar upah mininum ada di angka 1,7 hingga 21, juta.

UMP tersebut memang kecil dibandingkan dengan kenaikan UMP di provinsi lain. Apalagi, Bali menyandang gelar daerah tujuan wisata favorit dunia.

Kepala Disnaker Bali, Gusti Agung Sudarsana mengaku akan membahas usulan UMP dari para pekerja. Katanay seperti dikutip Balipost, ”UMP ini sudah melalui penggodokan dan perhitungan komprehensif. Tapi, ini belum diputuskan dan kami akan lihat kembali.”

Berikut ini rilis tentang besaran UMP 2014 di 24 provinsi:

1. Kalimantan Selatan Rp 1.620.000 atau naik 21,12% dari UMP 2013 Rp 1.337.500

2. Banten Rp 1.325.000 atau naik Rp 13,25% dari UMP 2013 Rp 1.170.000

3. Kalimantan Tengah Rp 1.723.970 atau naik 11% dari UMP 2013 Rp 1.553.127

4. Kalimantan Barat Rp 1.380.000 atau naik 30% dari UMP 2013 Rp 1.060.000

5. Jambi Rp 1.502.300 atau naik 15,56% dari UMP 2013 Rp 1.300.000

6. Sulawesi Tenggara Rp 1.400.000 naik 24,42% dari UMP 2013 Rp 1.125.207

7. Sumatera Barat Rp 1.490.000 naik 10,37% dari UMP 2013 Rp 1.350.000

8. Bangka-Belitung Rp 1.640.000 naik 29,64% dari UMP 2013 Rp 1.265.000

9. Papua Rp 1.900.000 naik 11,11% dari UMP 2013 Rp 1.710.000

10. Bengkulu Rp 1.350.000 naik 45% dari UMP 2013 Rp 930.000

11. NTB Rp 1.210.000 naik 10% dari UMP 2013 Rp 1.100.000

12. Jakarta Rp 2.441.301 naik 9% dari UMP 2013 Rp 2.200.000

13. Kepulauan Riau Rp 1.665.000, naik dari UMP 2013 Rp 1.365.087

14. Riau Rp 1.700.000, naik 21,43% dari UMP 2013 Rp 1.400.000

15. Sumatera Utara Rp 1.505.850, naik dari UMP 2013 Rp 1.305.000

16. Kalimantan Timur Rp 1.886.315, naik dari UMP 2013 Rp 1.762.073

17. Nanggroe Aceh Darussalam Rp 1.750.000, naik 12,9% dari UMP 2013 Rp 1.550.000

18. Sulawesi Tengah Rp 1.250.000, naik 25,63% dari UMP 2013 Rp 995.000

19. Maluku Rp 1.415.000, naik 10,98% dari UMP 2013 Rp 1.275.000

20. Gorontalo Rp 1.325.000, naik 12,77% dari UMP 2013 Rp 1.175.000

21. Papua Barat Rp 1.870.000 naik 8,72% dari UMP 2013 Rp 1.720.000

22. Sulawesi Utara Rp 1.900 naik 22,58% dari UMP 2013 Rp 1.550.000

23. Sulawesi Selatan Rp 1.800.000 naik 25% dari UMP 2013 Rp 1.440.000

24. Sumatera Selatan Rp 1.825.000 naik 12% dari UMP 2013 Rp 1.630.000